Jakarta, 4 Oktober 2025 — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di Jakarta pada Selasa (4/10/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Bakamla RI, khususnya dalam bidang pengawasan dan keamanan perairan di kawasan utara Indonesia.
Pengawasan Maritim Diperkuat, Tangkal Aktivitas Ilegal di Laut
Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan maritim di wilayah perbatasan laut Sulawesi Utara. Ia menilai bahwa posisi geografis Sulut yang strategis—berhadapan langsung dengan Filipina—menjadikannya rentan terhadap penyelundupan barang, penangkapan ikan ilegal, dan aktivitas lintas batas lainnya.
“Wilayah laut kita harus dijaga dengan serius. Laut bukan sekadar batas wilayah, tapi juga sumber ekonomi dan kehidupan bagi masyarakat pesisir,” ujar Komaling.
Gubernur menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, Bakamla, dan aparat penegak hukum maritim lainnya untuk memastikan keamanan laut yang berkelanjutan. Ia juga mengusulkan pelaksanaan patroli rutin dan kegiatan sosialisasi hukum laut bagi nelayan, agar kesadaran akan pentingnya menjaga wilayah perairan semakin meningkat.
Bakamla RI Siap Tingkatkan Kehadiran di Laut Sulawesi Utara
Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar Gubernur Sulut terhadap keamanan laut. Ia menegaskan bahwa Bakamla akan memperkuat kehadirannya di perairan Sulawesi Utara dengan berbagai langkah konkret.
“Sulawesi Utara memiliki posisi strategis di jalur maritim Indonesia. Karena itu, Bakamla siap meningkatkan patroli laut, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan memanfaatkan teknologi untuk deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan,” ungkap Irvansyah.
Bakamla juga menilai bahwa kerja sama ini akan mempercepat upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia bagian utara sekaligus mendukung pembangunan sektor maritim daerah.
Hasil Pertemuan: Pos Pengawasan Baru dan Pelatihan Maritim
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya:
-
Pembangunan pos pengawasan maritim di titik-titik strategis, seperti wilayah perbatasan dengan Filipina, Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung.
-
Pemberantasan kejahatan lintas batas, meliputi penyelundupan barang, perdagangan manusia, serta peredaran narkotika.
-
Pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah, guna meningkatkan pemahaman tentang hukum laut, keselamatan pelayaran, dan konservasi sumber daya laut.
Sinergi untuk Laut Aman dan Ekonomi Biru Berkelanjutan
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan Bakamla RI dalam menjaga kedaulatan serta keamanan laut di kawasan utara Indonesia.
Gubernur Komaling menegaskan bahwa keamanan laut memiliki peran penting dalam mendukung sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami berkomitmen menjadikan laut Sulawesi Utara sebagai kawasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi dengan Bakamla adalah langkah nyata untuk mewujudkannya,” tutur Gubernur Yulius.
Dengan kerja sama ini, diharapkan Sulawesi Utara dapat menjadi contoh daerah yang mampu menjaga kedaulatan laut sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi maritim secara berkelanjutan.