Turun Langsung Periksa Kendis Pemprov Sulut, Gubenur Yulius Tegaskan Semua Aset Harus Terdata Jelas
Matasulut.com — Komitmen penertiban aset daerah kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak terhadap kendaraan dinas pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan fasilitas negara tidak dapat lepas kendali.
Pemeriksaan berlangsung di halaman belakang Kantor Gubernur dengan melibatkan seluruh pejabat eselon II beserta pengurus barang. Turut mendampingi, Wagub Victor Mailangkay, Plh Sekprov Denny Mangala serta Kepala BKAD .
Gubernur langsung meninjau kondisi kendaraan satu per satu, mencakup kelayakan operasional, kelengkapan dokumen, hingga kesesuaian penggunaan dengan jabatan. Pemeriksaan ini sekaligus menguji kedisiplinan aparatur dalam merawat dan menggunakan aset negara.
Menurut Gubernur, kendaraan dinas harus diposisikan sebagai instrumen kerja, bukan fasilitas yang digunakan tanpa pertanggungjawaban. Ia menegaskan tidak boleh ada aset yang terbengkalai, apalagi disalahgunakan.
“Setiap kendaraan harus jelas statusnya, terdata dengan baik, dan benar-benar menunjang kinerja. Penggunaan di luar ketentuan tidak akan ditoleransi,” ujarnya.
Dari hasil pengecekan, ditemukan sejumlah kendaraan dengan kondisi kurang optimal. Temuan tersebut langsung dicatat untuk perbaikan lanjutan. Di sisi lain, perangkat daerah yang mampu menjaga kendaraan dalam kondisi baik mendapat apresiasi.
Kepala BKAD Clay June Dondokambey menekankan bahwa sidak ini bukan sekedar pemeriksaan fisik, tetapi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola barang milik daerah. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pengaturan administrasi serta pemeliharaan sistem pengawasan.
Seluruh pejabat diwajibkan membawa kendaraan dinas masing-masing, sementara pengurus barang memastikan kesesuaian antara data inventaris dan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan langkah serupa akan dilakukan secara berkala. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan aset yang transparan, tertib, dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan daerah. (**)
